surat perintah pencairan dana. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Dari Tahun Anggaran (SP2D) Kuasa BUD 2021 [email protected]. surat perintah pencairan dana

 
<u>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Dari Tahun Anggaran (SP2D) Kuasa BUD 2021 <a href=[email protected]" style="filter: hue-rotate(-230deg) brightness(1.05) contrast(1.05);" />surat perintah pencairan dana  Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1564/PB/2014 hal Penyampaian SPM Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Gaji

1 Bendahara Pengeluaran SKPD SPD : Surat Pencairan Dana SPP : Surat Perintah Pembayaran PPK –SKPD : Pejabat Penatausahan Keuangan Gambar 4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 02 Mar,2021 . Berdasarkan hasil wawancara dan observasis dengan beberapa pegawai khususnya di bidang perbendaharaan, prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dokumen tersebut diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak regulasi dalam pelaksanaan anggaran yang mengalami simplifikasi dan/atau relaksasi, yang dilakukan untuk memperlancar proses pelaksanaan anggaran di tengah pandemi. Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) adalah Surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 20) dan Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD. Surat perintah ini bertujuan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening nasabah tersebut kepada. Ketentuan umum dalam pencairan dana melalaui KPPN; 2. PDFPencairan Dana; Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Definisi cek merupakan surat perintah pencairan dana kepada bank kepada nama penerima yang termuat di dalamnya. 10. Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh. 58 Tahun 2005 (Pasal 1:13) tentang pengelolaan keuangn daerah (2005:58), pengertian SP2D sebagai berikut : . Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan. Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah pencairan Dana. Penerbitan SP2D merupakan salah satu produk layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 10. 3) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (10). Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataanMekanisme pelaksanaan pencairan dana di KPPN kini jauh berubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Petugas bendahara menyerahkan cek ke PPTK untuk. SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga kepada DJPPR c. 1. 000 & PPh 22 Rp 11. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negaramenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; d. SPM-GUP dana PHLN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DGUP), jika…. 2 PPK – SKPD dan Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Gambar 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dari sekian banyak fungsi KPPN di atas, terdapat 2 (dua) fungsi KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan anggaran, yaitu pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas. 33. Uraian dan Contoh Pengertian Pengelolaan Uang Persediaan yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat diartikan sebagai jumlah UP yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran dari pagu belanja DIPA yang dapat dibayarkan melalui UP yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. mekanisme penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), penggunaan. Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan : Pembayaran kembali ke rekening. 3 dan 4. Jakarta, FORTUNE – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan salah satu dokumen penting dalam urusan pengelolaan uang negara untuk kebutuhan belanja. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang: a. 000. 6. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari. 257. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dra. PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2018. menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. Surat perintah ini diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran terhadap beban APBN sesuai Surat Perintah Membayar. SP2D adalah penerbitan surat perintah pencairan dana yang digunakan untuk pencairan dana lewat bank. Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran. Negara. 2020, Contoh Surat Perintah Pencairan Dana Surat ini dapat digunakan diriktur memberikan instruksi kepada staf keuangan untuk mencairkan uang direkening lembaga yang dikelolanya. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut: a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) In The Accounting And Reporting Section Government of West Java Province . SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Dari Tahun Anggaran (SP2D) Kuasa BUD 2021 [email protected]. Mekanisme pembayaran ini ditunjukkan Gambar 3 berikut ini. 438. 45. 700,-) SPM-GUP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika…. 000,-. 37. Gaji Pokok Rp 45. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkanTujuan Surat Perintah Pencairan Dana. 28. id – Proses Penerbitan SURAT-PD adalah tahapan terakhir dalam penatausahaan pengeluaran BLUD yang merupakan tahap selanjutnya dari proses pengajuan Surat-OPD. Surat Perintah Membayar (SPM) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Anda bisa menjumpai cek dalam bentuk cek perjalanan, cek pemberian, cek dividen, dan lain sebagainya. Demikian sebaliknya, rekening tersebut akan diisi/dikredit kembali dengan pengajuan permintaan penggantian dana (replenishment) oleh Ditjen Perbendaharaan c. Tekan tombol untuk menyimpan isian Anda. surat perintah pencairan dana adalah Surat Perintah KPPN. 13. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;. Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional I: PER-14/PB/2013: Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi. SPP : Surat Perintah Pembayaran 25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 3. Membuat dokumen pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SPM. Pembayaran SPM-LS Non Belanja Pegawai. Sebagai tahap lanjutan, Surat-OPD juga dibedakan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan jenis SURAT-PD-nya yaitu SURAT-PD UP, SURAT-PD GU, dan. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Administrasi Tata Usaha (TU) Sekolah - Template Surat Perintah. Pencairan giro hanya bisa dilakukan oleh nasabah yang memberikan surat perintah ke bank. Salah satu jenis layanan yang dberikan oleh KPPN Tanjung Balai adalah Pencairan dana APBN melalui penerbitan SP2D. Kartu Pengendalian Pencairan Dana Induk (Format B. Hormat saya, Budi Santoso. penggunaan dananya sudah mencapai 100% b. 000. 16. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK. go. Ini berarti ada kekurangan dana sebesar Rp20. Sanggau 1. 174. 4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah suratdaerah untuk penerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian kuasa SP2D menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan kepada pengguna anggaran yang kemudian dicatat oleh Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum (BKU) tanpa adanya penjurnalan (baik itu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal. Prosedur Pencaiaran Anggaran Yang Bersifat Khusus; 4. (6) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan. diterbitkan oleh Pejabat Penandantangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana berdasarkan SKKSPN dan SKTB. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. 15. Surat perintah ini diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran terhadap beban APBN sesuai Surat Perintah Membayar. Selain itu, sebelum melakukan pencairan dana, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor. 34. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti sering terjadinya kesalan penulisan dalam percetakan SPM dan SP2D baik dari SOPD maupun BPKAD. 20. SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja. Tata Cara Mengecek Informasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Detail pada Aplikasi Online Monitoring SPAN / OM SPAN Aplikasi Perbendaharaan · Dibuat 29 MARCH 2018 · Dilihat 6669 kali · Login Aplikasi Online Monitoring SPAN / OM SPAN dengan menggunakan pengguna satuan kerja (satker)Negara. Tanggal 2 Januari 2016, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D-LS) Gaji untuk SKPD “A” sebesar Rp 70. Sebagaimana kita ketahui, beberapa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPDdi lingkungan pemerintahan kota cianjur untuk mencairkan dana lewat bank, dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. Sesuai dengan perhitungan. II. SP2D sendiri terdiri dari SP2D Uang Persediaan (SP2D–UP), SP2D Ganti Uang (SP2D–GU), SP2D Tambahan Uang (SP2D–TU), SP2D Langsung (SP2D–LS) Barang dan Jasa dan SP2D Langsung. Rincian Nota Pencairan Dana; dan. Nama SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BIDANG PERBENDAHARAAN Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-undang no. Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui Persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Untuk mengetahui Faktor-faktor saat terjadi retur. Ketahui tujuannya lebih lengkap di sini. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Yahukimo. Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2013 Tentang: Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013. SPM Dari Kuasa BUD Tanggal SKPD 817 /SPM-LS/DPUPR/21 6 December 2021 Nomor 817 /SP2D-LS/DPUPR/21 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal 7 December 2021 Tahun Anggaran 2021 Bank/ Pos : BPD latim cab. Dana Titipan adalah dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran selain U ang Persediaan (UP) dalam rangka pelaksanaan APBN. SP2D adalah singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana dan merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Prosedur Pencairan UP BUD SPD BUD: Surat Pencairan Dana : Bendahara Umum Daerah Gambar 4. LAPORAN KULIAH KERJA MAHASISWA. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9861/PB/2018 Tentang: Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai pengajuan dalam pengajuan Surat-PPD. 40. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 3. PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. 2 Bagian yang terkait Bagian yang terkait meliputi : 1. Pencairan Dana SP2D 4. Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. DISBUDPARPORA/2015 tanggal 30 September 2015, Paket Pekerjaan Pembuatan Homestay di Objek. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa; 3. 38. 3. Tugas dan Wewenang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : . Peraturan Perundang-undangan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Dede Ikrom. Memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang dibiayai dari dana PNBP,. 33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk. 05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Surat Pencairan Dana (SURAT-PD) BLUD. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk. 2018-12-31 2018 PER PDF. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019. Petugas Memproses/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencetak SP2D lux serta menyerahkan pada kasubbid. MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN DAFTAR PENGUJI (ADVIESWAT) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAI--IUN ANGGARAN 2017. Keputusa n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287 PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 12. 000. Sehingga, cek dapat dijadikan sebagai surat perintah untuk pencairan dana perusahaan, sementara bilyet giro lebih pada pemindahan dana dari rekening ke rekening lain. By Administrator. Demak. 20) dan Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD. 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | Kami Solusinya PT MITRA JASA INSURANCE Melayani Untuk Penerbitan Bank Garansi | Suretyship Proses Cepat 0811-1158-850Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf Diisi keperluan pembayaran_ Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja barane:/belania modal/ dst) Diisi nama pihalc penerima pembayaran Diisi alamat pihalc penerima pembayaran Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran . Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pengajuan dan penerbitan dokumen pencairan dana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan setiap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan, maka diperlukan sebuah mekanisme proses. 190/PMK. : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : TANGGAL: PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Deskripsi Kegiatan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. LAMPIRAN B. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 27. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK-190 Tahun 2012. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5. Dan hal yang sering dialami yaitu terkait penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya kekurangan pagu, ketidaklengkapan dokumen pendukung, bahkan kesalahan dalam menginput data seperti penulisan nama akun/nominal/uraian dapat menghambat suatu proses. 7. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul. 034. 000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk. Menerima SP2D lembar 1,2, 3 dan 4, mengupdate data pada aplikasi Monitoring keuangan daerah, dan menyerahkan SP2D lembar 1, 2,. dan perintah pembayaran kepada KPA; dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. c. Rekening khusus ini akan didebet dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus (SP2D-RK) oleh KPPN Khusus Jakarta VI, maupun KPPN di daerah. 15. Fungsi dari giro adalah sebagai instrumen pembayaran nontunai. penggunaan dananya sudah mencapai 100% b. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, dan I atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak. Bukti penerimaan lainnya. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi. 3. 27. d. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.